Genset Dengan Tenaga Matahari

Powercube adalah generator (genset) yang dibuat oleh Lyman-Morse yang menggunakan sinar matahari sebegai sumber tenaganya.

Tujuan utama dibuatnya generator dengan tenaga surya ini untuk memenuhi kebutuhan militer di lapangan dimana memang sulit bagi mereka untuk mencari sumber listrik.
Powercube dapat menghasilkan energi sampai 600 watt apabila mendapatkan sinar matahari yang baik dan dengan menggunakan baterai tambahan, Powercube dapat menghasilkan sumber energi sampai 3,5 kilowatts.

Selain dari sinar matahari, Powercube juga bisa dikombinasikan dengan teknologi ramah lingkungan lainnya seperti wind-powered (dari angin).

Kelebihan lainnya, bahan casing yang digunakan Powercube terbuat dari fiberglass sehingga jauh lebih ringan dibandingkan generator yang ada saat ini dengan kapasitas yang sama.
Sayangnya, untuk masalah harga, Powercube akan dijual dengan harga US$ 27.000 untuk yang 600 watts dan US$ 37.000 untuk kapasitas lebih besar.

sumber: http://woamu.blogspot.com/2009/12/genset-dengan-tenaga-matahari.html

Budaya Antikorupsi dari Finlandia : Perdana Menteri Mundur Karena Berbohong

Selain menghasilkan banyak pembalap – pembalap hebat kelas dunia, Finlandia memang dikenal dengan industri telepon seluler nomor satu dunia, Nokia. Tentu orang di Indonesia (terutama pemakai telepon seluler) tidak ada yang tidak kenal dengan Nokia. Keunggulan Nokia dengan berbagai inovasi, kemajuan teknologi, dan daya tarik komersial harus diakui telah membuat Finlandia unggul atau setara dengan Negara – Negara yang selama ini dikenal berteknologi maju, seperti Jepang, Jerman, maupun Amerika Serikat.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan Finlandia kini sejajar dengan Negara – Negara maju lainnya. Salah satu aspek yang menyebabkan Finlandia kini memiliki industri kelas dunia seperti Nokia adalah komitmen mereka terhadap riset (penelitian) dan pengembangan. Dengan riset dan pengembangan, terutama dalam menghasilkan produk –produk yang bernilai tambah dan mempunyai daya saing global, Finlandia diyakini bisa tampil lebih mantap dalam persaingan pasar dunia.

Dengan komitmennya tersebut, konsekuensinya anggaran untuk riset dan pengembangan cukup tinggi yaitu sekitar 3,5 persen – 4 persen dari produk domestic bruto. Sekitar 5,5 miliar euro atau sekitar 60,5 triliun rupiah, sebuah angka yang cukup besar untuk Indonesia.

Aspek kedua adalah bahwa tingkat korupsi yang sangat rendah di Finlandia. Berdasarkan indeks yang dikeluarkan majalah The Economist pada tahun 2001, menempatkan Finlandia pada peringkat pertama Negara paling tidak korup sedangkan Indonesia berada pada peringkat 88 dari total 91 negara. Di Finlandia, jangankan korupsi, berbohong saja sudah tidak disukai rakyat. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus mundurnya Perdana Menteri (PM) perempuan pertama Finlandia, Anneli Jaatteenmaki. PM perempuan tersebut mundur pada bulan Juni 2003 setelah dituduh berbohong kepada parlemen, dan rakyat menyangkut kebocoran informasi politik yang peka selama kampanye.

Pemimpin Mengundurkan Diri Karena Berbohong

Mimpi buruk itu datang. Bagi Anneli Jäätteenmäki, Juni 2003 itulah dia harus mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Finlandia. Penyebabnya sepele: hanya karena dia berbohong! Ya, begitulah Negeri Skandinavia tersebut menjalani kehidupannya. Nilai-nilai kejujuran yang tertanam, seakan-akan menutupi ketidaklengkapan perangkat sistem pengendalian korupsi di sana. Integritas yang tinggi, yang antara lain dicerminkan dari budaya malu, akhirnya menjadi kata kunci untuk menciptakan Finlandia sebagai negara terbersih di dunia. Nyaris tak ada korupsi di sana, nol.

Jaatteenmaki, PM perempuan pertama Finlandia tersebut mundur setelah dituduh berbohong kepada parlemen dan rakyat. Kebohongan itu menyangkut kebocoran informasi politik ketika dia berkampaye. Jaatteenmaki dituduh telah meminta informasi soal pembicaraan antara saingan politiknya, mantan PM Paavo Liponnen dan Presiden Amerika Serikat ketika itu, George Bush, mengenai isu-isu Irak dan lainnya.

Berbekal informasi itulah Jaatteenmaki akhirnya memenangi kursi PM. Namun dalam perjalanannya, Jaatteenmaki mengaku informasi soal pembicaraan isu Irak itu masuk begitu saja ke faksimilenya. Mengejut kan? Tentu saja, karena belakangan diketahui, Jaatteenmaki sengaja meminta informasi tadi dari pihak Kementerian Luar Negeri. Jadi, dia telah berbohong kepada parlemen dan semua masyarakat.
“Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu,” ujar Jaatteenmaki saat menyampaikan pengunduran dirinya. Jaatteenmaki, pemimpin Partai Tengah, praktis hanya menduduki jabatannya selama 69 hari.

Seperti itulah Finlandia. Coba bandingkan dengan keadaan di Indonesia. Masyarakat dunia memalingkan pandangan ke negeri seribu danau itu karena tingkat korupsinya yang sangat rendah. Perangkat Praktis Ulat tak lantas menjadi kupu-kupu, semua memerlukan proses. Begitu pula dengan upaya pemberantasan korupsi di Finlandia.

Diakui merdeka 4 Januari 1918, setelah 765 tahun berada di bawah bayang-bayang pendudukan Swedia dan Rusia, Finlandia pun secara perlahan berubah menjadi negara yang mandiri. Melalui kerja keras tak kenal menyerah, negara berpenduduk 5,5 juta jiwa ini lambat laun menjelma menjadi negara yang sangat bersih, yang hampir nol korupsi. Apa penyebabnya?

Pertama, pentingnya nilai-nilai etika dan kontrol masyarakat. Pemerintah Finlandia menyadari korupsi hanya dapat dihilangkan dengan menciptakan tata pemerintahan dan tata administrasi yang baik. “Dari sekitar 3.000 staf dan pegawai di Kementerian Industri dan Perdagangan ini, hanya menterinya saja yang politisi. Yang lain, orang lapangan yang tumbuh dari bawah,” ujar Paula Nybergh, Dirjen Kementerian Industri dan Perdagangan Finlandia. Jadi, tak ada kepentingan politik atau memasukkan orang-orang politik yang tidak kompeten ke kementerian apa pun di sana.

Bermula dari sana, akhirnya timbul kepercayaan (trust) yang tinggi pada masyarakat. Rakyat Finlandia percaya, pemerintah dan institusi yang ada akan bertindak adil dan objektif. Itu sebabnya mereka justru mendukung ketika anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi mereka sangat tinggi, yaitu sekitar 3,5% – 4% dari produk domestik
bruto (PDB). Masyarakat sama sekali percaya, anggaran tersebut tidak akan mengalami kebocoran, meski jika dinominalkan, setara dengan 5,5 miliar euro atau sekitar 60,5 triliun rupiah.

“Kami orang Finlandia sangat pragmatis. Kami akan mengerjakan riset apa saja sesuai dengan kesepakatan yang ada,”
ujar Dr Jouko Suokas, Wakil Presiden Eksekutif urusan Solusi Bisnis dari VTT, Universitas Oulu, Pusat Riset Teknik Filandia VTT, di Helsinki. Jouko juga percaya, anggaran yang besar memang akan mengalir sesuai dengan peruntukkannya.

Kedua, integritas pegawai pemerintah. Integritas dalam bekerja menjadi bagian penting dalam mencegah korupsi. Integritas yang tinggi membuat pegawai pemerintah di Finlandia menjunjung tinggi reputasi. Hancurnya reputasi akibat perbuatan tercela biasanya berakhir dengan keluarnya pegawai tersebut dari peker jaan sebagai pegawai pemerintah. Rasa malu juga tumbuh di kalangan pegawai pemerintah. Jika terdapat pegawai pemerintah yang tertangkap memberikan atau menerima suap, hal itu akan menimbulkan aib sosial yang sangat kuat. Kasus mundurnya Anneli Jaatteenmaki adalah contoh nyata.

Ketiga, Undang-Undang Antikorupsi. Ada dua undang-undang yang mengatur masalah korupsi di Finlandia yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. UU Prosedur Administrasi ditekankan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Prinsip-prinsip yang melandasinya antara lain, menekankan pejabat untuk bertindak adil
dan melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan pelayanan, mereka dilarang memungut biaya. Sanksi bagi pegawai yang melanggar dapat berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pegawai pemerintah di Finlandia termasuk subjek hukum pidana, menurut UU HukumPidana. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan pegawai pemerintah yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti menerima suap, melakukan pemerasan, menerima suap sebagai anggota parlemen, membocorkan rahasia jabatan, dan melanggar kewajiban jabatan.

Begitupun, dari data statistik, memang sangat sedikit terdapat kasus korupsi, termasuk masalah penyuapan. Tahun 2003, misalnya, hanya ada satu kasus penyuapan yang ditangani dan terbukti. Sedangkan tahun 2002, dari dua kasus suap yang ditangani, satu terbukti. Mengingat kasus korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan memperoleh liputan yang luas dari media massa.

Di Finlandia kasus-kasus korupsi tidak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada dipidananya pelaku korupsi. Kasus-kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat, merendahkan prinsip-prinsip kesamaan hak, membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak tepat, bersikap diskriminatif, memberikan nasihat yang tidak cukup, juga dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat publik yang terkait dengan korupsi.

Keempat, mekanisme audit. Di Finlandia, pengendalian administratif didesentralisasikan ke berbagai institusi pemerintah dan pencegahan korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Ini dilakukan karena pemerintahan setempat tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah korupsi. Audit internal pun akhirnya memegang peran penting dalam mencegah korupsi karena kedudukannya yang semi-otonomi dan fungsinya sebagai lembaga penelaah mekanisme pengendalian internal.

Di samping unit pengendalian internal, di Finlandia juga terdapat The National Audit Office (semacam BPK di Indonesia) yang mandiri. Tugasnya melakukan audit keuangan dan audit kinerja. Masyarakat dapat menyampaikan komplain/ keluhan atas berbagai masalah terkait dengan manajemen keuangan pemerintah, ekonomi publik, atau dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.

Nah, melihat mekanisme pemberantasan korupsi yang dilakukan Finlandia, kita tentu layak bertanya, mengapa Indonesia tak bisa seperti mereka? Pertanyaan ini wajar dilontarkan, mengingat memang hanya itu yang dilakukan Finlandia. Sangat sederhana, dengan perangkat sistem pengendalian korupsi yang tak lebih lengkap ketimbang Indonesia.

Tak percaya? Lihat saja, Indonesia memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Finlandia tidak. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengadilan khusus yang menangani masalah korupsi, tidak seperti di sana. Kalau begitu, bisakah Indonesia seperti Finlandia? Entahlah, karena yang jauh lebih penting adalah adanya integritas yang tinggi dalam pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana Finlandia, sudah kah kita memiliki budaya malu? Sudahkah tertanam dalam diri kita, bah wa ke bohonganpun merupakan aib yang harus dibayar mahal?

Salam Antikorupsi,
sumber http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/08/budaya-antikorupsi-dari-finlandia/
sumber :

Kita Dijajah Teknologi Asing!

Kita masih dijajah oleh teknologi asing. Mari kita lihat saja sekeliling kamar kita :CPU, notebook, printer,motor,gadget, apalagi mobil semuanya bermerk asing. Bila kita berada di pabrik / kantor maka kita lihat saja maka mesin-mesinnya masih buatan asing. Lantas kapan kita bisa mandiri? Berapa banyak devisa yang tersedot dengan memakai produk asing tersebut.

Mengapa tidak kita serang saja? Mana semangat perjuangan yang dulu pernah ada itu? “Jepang kita Kepang, Inggris kita Linggis, Londho kita Bondho“. Para penjajah itu masih ada di sekitar kita, cuma dalam wujud yang lain. Mungkin beberapa tahun yang lalu ketika masih banyak pabrikan dari Jepang yang berinvest di Indonesia, kita bisa numpang bangga turut merakit barang-barang yang merknya impor itu. Namun sekarang ternyata banyak dari barang-barang itu benar-benar diimpor dari luar negeri. Pabriknya sudah tidak ada di Indonesia lagi karena kebijakan pemerintah yang kurang kondusif.

Marilah kita berinstropeksi. Masih ada yang salah dalam kita merencanakan teknologi bangsa ini. Bisa dikatakan kita tidak memiliki ketangguhan dalam riset dan pengembangan. Hanya ada proyek-proyek mercusuar saja yang bak menara gading. Tapi tidak riil menyentuh kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Akibatnya kita masih tergantung dengan bangsa asing. Entah sampai kapan hal ini akan terjadi. Terus terang saja saya juga tidak kuasa untuk tidak menggunakan barang-barang merk asing.

Lantas kapan kita akan berkembang? Sejauh pendidikan di dalam negeri tidak diperbaiki secara menyeluruh maka hasilnya kita tidak akan lebih sebagai negara perakit doang. Lebih parah lagi kita sekarang akan cenderung menjadi negara importir saja. Bukankah mengimpor (dari China misalnya) lebih murah daripada membuatnya.

Kita harus merdeka dalam teknologi. Untuk ke sana sekali lagi tidak gampang. Prosesnya perlu jalan panjang nan berliku. Mungkin kita perlu mengadakan konggres-konggres Teknologi lebih dahulu. Para pemuda perlu bertemu untuk membicarakan masa depan Teknologi lalu bikin Sumpah. (semacam sumpah pemuda, begitu). Kemudian kita harus menuggu prosesnya sekian puluh tahun lagi untuk menyusun konsep kemerdekaan Teknologi kita. Terus ada penyusunan Sila-sila Teknologi Indonesia. Lalu ada peristiwa penculikan Tokoh-tokoh Teknologi Indonesia agar mengubah kebijakan nasioonal menjadi tidak ketergantungan pada teknologi asing. Baru bendera kemerdekaan itu bisa dikibarkan. Meski kemudian masih ada agresi produk dan teknologi asing kembali. Dan kita harus berjuang sampai berdarah-darah untuk melindungi kemerdekaan teknologi itu.

Suatu ketika nanti akan ada motor merk Paijo, laptop merk Prambanan, Mobil merk Arjuna, Handphone merk Bengawan Solo, Truk merk Jayawijaya, Traktor merk Kapuas, sb. Tentunya saudara-saudara hal ini tidak gampang. Kuncinya di Pendidikan. Namun apakah ini tanggungjawabnya guru, dosen dan departemen pendidikan saja? Menurut saya bukan. Orang-orang teknologi turut andil dalam proses ini. Para insinyur harus membantu dalam menciptakan cara-cara baru dalam desain dan produksi. Mari kita buat sama-sama alat-alat yang kita butuhkan secara mutlak mulai dari yang gampang saja lah. Lalu beranjak ke alat-alat yang susah dan sophisticated teknologinya.

Tanyakan pada diri kita masing-masing apa yang kita bisa buat untuk menghemat devisa negara ini dengan membuat barang-barang impor sekecil apapun. Niscaya lama-lama kita akan merdeka juga. Benar mungkin kata Pak Alim Markus: Cintailah produk-produk Indonesia. Ya kalau mixer atau kipas angin sih ok-ok saja. Kita bisa pilih juga maspion atau produk Indonesia yang lain. Tapi apa ya kita cukup ngeh kalau sekarang memakai prosesor bikinan Indonesia? Nah lo. Jadi ya kita harus mendukung rasa percaya diri Bos Maspion tersebut dengan cara membuat produksi untuk barang-barang yang lain yang dibutuhkan.

sumber : http://teknologi.kompasiana.com/2009/12/21/kita-belum-merdeka-dalam-teknologi/

….Antara Luna, Prita, & Sri Mulyani…

Ketiganya sama-sama cantik. Sama-sama mempunyai akhiran inisial M (LM, PM
dan SM) dan lucunya mempunyai tanggal lahir yang similar (LM: 28, PM: 27
dan SM: 28). Bukan kebetulan pula bila ketiga sama-sama terjerat
permasalahan informasi elektronik sehingga tampaknya ketiganya patut
didaulat menjadi tajuk berita penutup di tahun 2009 ini.

A. Infotainment = Pelacur

Masih jelas dalam ingatan kita pada 18 November 2009 yang lalu ketika Pers
dipanggil oleh Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri berkaitan dengan
laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2009 tentang dugaan pencemaran nama
baik dan fitnah sebagaimana yang diatur dalam pasal 421 KUHP jo 310 jo 311
KUHP Jo Pasal 27 UU ITE. Laporan tertanggal 30 Oktober adalah laporan
Anggodo yang tidak terima karena disadap KPK.

Pers menolak keras panggilan Kepolisian tersebut dan merasa sangat
dikriminalisasi serta terancam. Apalagi Pers merasa sangat terlindungi
melalui mekanisme hukum yang menjamin kebebasan mereka (Pasal 28 F UUD
Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan II, Pasal 20 dan 21 TAP MPR RI
XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, Pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang
HAM, Pasal 17 Jo. Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 Jo Pasal 15 ayat (2) huruf
(d ) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights).

Dengan semangat kebebasan Pers akhirnya Kepolisian “mengalah” dan Pers pun
“menang”. Kedigdayaan Pers pun meningkat dan berimbas pada UU Pers cq Hak
Jawab yang semakin tersohor keampuhannya. Keadilan tampaknya telah
ditegakkan. Namun sungguh ironis ketika pada tanggal 17 Desember 2009,
artis Luna Maya dilaporkan oleh segenap wartawan infotaintment bersama PWI
Jaya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan Pencemaran Nama Baik (Pasal 310,
311, 315, dan 335 KUHPidana Jo. Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU
ITE). Pers yang dulu menolak dipanggil oleh Polisi karena merasa
dikriminalisasi sekarang malah melaporkan seorang Warga Negara yang justru
merasa dikriminalisasi oleh Pers itu sendiri.

Berkaca pada kasus tersebut diatas membuat saya berpikir bahwa hukum di
Indonesia adalah pedang yang dapat melukai siapapun tergantung pemiliknya.
Hukum hanyalah alat semata sementara keadilan tampaknya hanya dilihat dari
sisi subjektif masing-masing pihak. Tidak ada keadilan yang objektif dan
tidak ada lembaga yang cukup kuat memutus atau mempertahankan keadilan.
Semua lembaga tampaknya hanya produsen dari mekanisme hukum itu sendiri.
Itu pun bila sang pemilik pabrik konsisten dengan norma hukum. Bila tidak
maka hanya Tuhan yang bisa mengakomodir keadilan bagi umatnya yang
terzalimi.

Padahal secara normatif seharusnya hukum dan keadilan dapat berjalan
bersama-sama. Hukum adalah perangkat sementara keadilan adalah jiwanya.
Produksi hukum harus berjiwa adil. Luna Maya memang tidak cukup dewasa
dalam menjaga emosinya. Biarkan dia dihukum secara moral. Tapi mari kita
kembalikan pada tempatnya dimana seharusnya hukum tidak perlu
menjangkaunya (Pasal 7 ayat 2 UU Pers Jo. Kode Etk Jurnalistik tentang Hak
Jawab). Masih ada Dewan Pers sebagai mediator yang dapat menyelesaikan
sengketa kasus infotaiment = pelacur tersebut. Seharusnya Pers pun dapat
lebih konsisten dengan komitmennya yang melalui Dewan Pers mengecam dan
bahkan pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pasal 27
UU ITE tersebut. Sama konsistennya dengan komitmen Pers yang membela
habis-habisan Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik.

Membandingkan kasus Luna-Prita dengan Luna-Pers memang dapat
diperdebatkan. Bahwa mereka bukan Pers sehingga tidak punya hak untuk
melakukan Hak Jawab adalah sah-sah saja. Inti permasalahannya adalah
kekonsistenan para pihak dalam menghargai satu sama lain. Setiap orang
berhak mendapat perlakukan yang sama dalam hal keberatan kita terhadap
Pasal 27 UU ITE. Saya tidak bisa menghukum adik saya yang bungsu bila adik
saya yang tengah tidak dapat dihukum. Bila kita beranggapan bahwa Pasal 27
UU ITE beserta pasal-pasal punggawa lainnya tidak dapat dikenakan terhadap
Prita maka begitu pun terhadap Luna Maya.

B. Mediasi Prita Mulyasari

Jumlah total sumbangan untuk Prita terakhir kali yang terkumpul adalah
sejumlah Rp 825.728.550. Jumlah yang fantastis untuk seorang ibu rumah
tangga yang terzalimi. Jumlah itu sudah sangat cukup untuk memenuhi
Putusan PT Banten yang menghukum Prita sebesar Rp. 204.000.000. Putusan
yang ternyata tidak akan dilaksanakan oleh RS Omni yang telah berinisiatif
mencabut gugatannya. Namun ternyata pencabutan gugatan ini ditolak oleh PN
Tangerang karena dianggap perkara telah diputus PT Banten dan saat ini
perkara sedang berada di MA. Opini pun bergulir. Mafia hukum adalah topik
yang paling banyak membanjiri lorong-lorong pendapat. Trauma BLBI,
Anggodo-Anggoro serta yang lainnya melekat erat dibenak masing-masing
pemberi opini. Intinya satu. Mafia hukum sedang berencana menghancurkan
Prita Mulyasari, hamba Tuhan yang terzalimi.

Mungkin Tuhan diatas sana hanya tersenyum. Batasan antara pintar, kritis
dan sinis sudah sangat tipis saat ini. Orang-orang berlomba-lomba
mengeluarkan pendapat yang, secara subjektif, dianggap super tajam,
berlomba-lomba menghadirkan berbagai macam fakta serta argument dan
kemudian terjebak pada opini yang sudah terlanjur terbentuk. Manusia pada
hakikatnya hanya melihat hal-hal yang ingin dilihat. Jika secara subjektif
mereka mengangap mafia hukum yang terjadi maka secara otomatis fakta-fakta
mafia hukumlah yang akan mereka temukan. Sejujurnya saya pun menyesalkan
pendapat Ketua PN Banten yang menolak pencabutan gugatan RS Omni dengan
alasan perkara sedang diperiksa MA. Faktanya tidak seperti itu.

Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya Perdamaian atau
Settlement sudah sejak dahulu kala diatur dalam ranah hukum positif kita.
Pasal 130 HIR (Herziena Indonesisch Reglement/Undang-undang Hukum Acara
Indonesia) Jo. Pasal 1851 KUH Perdata yang kemudian diperbaharui melalui
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: I Tahun 2002 Jo Peraturan Mahkamah
Agung No: 2 Tahun 2003 sudah mengatur hal ini. Peraturan-peraturan ini
menyatakan bahwa setiap pihak berperkara yang hendak berdamai berhak
mengajukan Akta Perdamaian (Acte van Dading) kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat.

Bahwa kemudian dengan niat mempertegas prosedur Perdamaian maka pada 31
Juli 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru mengenai Mediasi
Perdamaian yaitu Perma I Tahun 2008. Peraturan ini secara subjektif
mengatur proses Perdamaian menjadi tidak sederhana lagi. Para pihak wajib
membuat Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri setempat dengan didampingi
Mediator terpilih. Persoalan tambah rumit ketika perkara sudah diputus PN
dan sedang berada pada tingkat Banding/Kasasi/PK.

Saya paham masalah ini karena secara kebetulan kasus Klien saya dijadikan
pionir untuk sosialisasi Perma tersebut. Sengketa salah satu lembaga
pendidikan terbesar di Indonesia ini dianggap sebagai alat yang pas untuk
menjadi percontohan mediasi dimasa yang akan datang. Namun layaknya sebuah
pionir maka pelaksanaannya jauh dari lancar. Serupa dengan RS Omni-Prita
maka perdamaian antara Klien kami dan Tergugat pun dianggap tidak cukup
hanya dengan pencabutan gugatan karena perkara sedang diperiksa di taraf
banding/Kasasi. Dibutuhkan penyusunan Akta Perdamaian dengan didampingi
Mediator terpilih di Pengadilan setempat. Setelah itu disahkan oleh PT
dimana perkara kami diperiksa dan kemudian dilaporkan ke MA sebagai
pemberitahuan.

Kami sempat mengeluhkan rumitnya proses perdamaian ini kepada Bapak Atja
Sondjaja, Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung dan konseptor Perma tersebut.
Menarik yang disampaikan Beliau. Menurutnya “adalah sebuah kemustahilan
perdamaian dapat terjadi tanpa itikad baik”. Dengan Perma ini, prosedur
dibuat agar para pihak dalam perkara benar-benar memahami, mematuhi dan
sungguh-sungguh menjalani itikad baiknya untuk berdamai yang disaksikan
oleh Mediator yang notabene wakil dari pengadilan tempat diputusnya
perkara. Jadi intinya, kasus Prita bukan berarti “dimainkan” oleh mafia
hukum dan selayaknya tidak ditolak begitu saja oleh KPN Tangerang.
Melainkan memang membutuhkan proses hukum lebih lanjut. Seharusnya KPN
Tangerang dapat menganjurkan kuasa hukum RS Omni untuk memberikan Surat
Pencabutan Perkara berikut dengan Permohonan Mediasi ke PN Tangerang.
Setelah itu KPN Tangerang menunjuk Mediator untuk memulai proses mediasi
dengan memberitahukan kepada Majelis ditingkat Kasasi mengenai proses
Mediasi ini agar perkara tersebut ditunda pemeriksaannya (Pasal 21 Perma I
Tahun 2008).

C. Kontroversi Sri Mulyani

Cukup sedih mendengar nama si Ibu menjadi pesakitan. Padahal si Ibu
merupakan salah satu wanita paling berpengaruh di dunia menurut majalah
Forbes. Posisi itu sekaligus menempatkan si Ibu sebagai orang nomor tiga
paling berkuasa di Asia. Ia hanya kalah “hebat” dari Ho Ching, Direktur
Eksekutif Temasek Holdings, Singapura, yang berada di posisi ke-8; dan
Sonia Gandhi, Presiden Partai Kongres Nasional India (INC) yang menempati
peringkat ke-21 namun mengalahkan pamor Aung San Suu Kyi, peraih Nobel
yang kini berada dalam tahanan rumah junta militer Myanmar.

Beliau dianggap faktor penentu kasus Century yang ujung-ujungnya membuat
Beliau “dimohonkan” untuk non-aktif. Tentu saja secara hukum hal tersebut
tidak dibenarkan. Persis seperti pembentukan Tim 8 yang kontroversial.
Tidaklah dibenarkan judikatif-legislatif-eksekutif saling mencampuri
urusan masing-masing (azas Trias Politika). Mungkin tindakan Pansus
Century ini adalah untuk menunjukan existensi lembaga legislative kepada
lembaga eksekutif yang pernah membentuk tim 8 tersebut. Mungkin juga, bila
meminjam istilah teori konspirasi, dengan menon-aktifkan sementara Sri
Mulyani dapat membuat pelaku bisnis meraup keuntungan berlipat-lipat tanpa
pengawasan mengingat awal tahun depan Dollar akan membanjir. Semua
argument memang mungkin saja terjadi. Namun intinya si Ibu tidak berhak
diperlakukan seperti ini. Menuduh si Ibu kongkalikong dengan Robert
Tantular dalam rapat KSSK benar-benar pepesan kosong. Apalagi rekaman
elektronik sang empu dapat dengan mudah ditepis kebenarannya. Memindahkan
persoalan kepada Sri Mulyani seorang sehingga membuat persoalan utama
menjadi kabur adalah hal yang harus dihindarkan. Faktanya, Robert Tantular
dan Anggodo yang jelas-jelas mempunyai alasan kuat untuk dicurigai
ternyata sama sekali belum diperiksa. Demi pemeriksaan yang komprehensif
sudah selayaknya pemeriksaan dilakukan terhadap pelaku utama (in casu
pemilik bank/pemegang saham mayoritas) terlebih dahulu yang kemudian
ditindaklanjuti dengan keterangan-keterangan lain sebagai variable
pembanding dan pelengkap. Pemeriksaan terhadap variable pembanding dan
pendukung terlebih dahulu ibarat seperti menyantap bakso dengan melahap
sambalnya terlebih dahulu. Ujung-ujungnya tidak akan selesai karena sudah
tidak enak dari awal.

Tahun 2009 pada akhirnya akan menjadi kenangan. Unsur politis masih diatas
ekonomi dan hukum. Semua selalu harus diakomodir. Namun kedewasaan
membutuhkan waktu. Dengan itikad baik kita dapat yakin untuk kedepan
Indonesia pasti akan jauh lebih baik lagi. Gambaran ketiga wanita diatas
sedikit banyak dapat memberi kita pandangan mengenai cara pandang
masyarakat Indonesia. Saya tidak akan menghakimi. Namun alangkah lebih
baiknya bila kita sama-sama saling menghargai satu sama lain untuk
kedepannya. Demi Indonesia…

(Penulis adalah seorang Advokat di Jakarta dan Ketua Litigasi Lembaga
Bantuan Hukum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia / LBH HIPMI)

sumber : http://polhukam.kompasiana.com/2009/12/22/antara-luna-prita-sri-mulyani/

Roket RX520 Siap Terbang Akhir 2010

Roket RX-420. (Foto: LAPAN)

20 Desember 2009 -- Teknologi roket buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengalami kemajuan pesat.Setelah sebelumnya meluncurkan RX320 pada 2008, kini berhasil meluncurkan RX420.

Sukses mengembangkan RX420, bukan lantas Lapan berpuas diri. Akhir tahun ini, Lapan kembali mendesain RX520. Roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX420.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Soewarto Hardhienata mengatakan, RX520 siap terbang akhir 2010. RX520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX420.Sesuai desain awal,RX520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km/detik. RX520 ini memiliki panjang hingga 8,8 meter dengan bahan bakar propelan padat seperti jenis roket lain.

“Daya jangkau roket RX520 mencapai 200 km.Ini lebih jauh dua kali lipat dibanding RX420,” ujar Soewarto kepada Seputar Indonesia. Hanya saja, teknologi roket yang dikembangkan Lapan tidak untuk kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Roket buatan Lapan hanya untuk keperluan sipil yang akan digunakan sebagai penunjang dalam mengorbitkan satelit.

Untuk diketahui, Kamis (2/7), Lapan berhasil meluncurkan RX420,roket terbesar yang dibuat lembaga antariksa Indonesia. Roket RX-420 adalah roket dengan diameter 420 mm,panjang 6 m dan berbobot 1 ton. Roket ini menggunakan bahan bakar solid-komposit yang ketika diluncurkan ke angkasa memiliki jangkauan 100 km dengan kecepatan hingga 4,5 mach atau 4,5 kali kecepatan suara.

Saat peluncuran,roket eksperimen RX420 berdiri dengan sudut elevansi 70 derajat di lapangan desa Cilautereun Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.Tak beberapa lama,suara roket menderu, diiringi kepulan asap putih membumbung. Hanya dalam hitungan detik,roket melesat ke angkasa. Lapan sendiri konsentrasi dalam pembuatan roket untuk keperluan sipil. Nantinya roket-roket buatan Lapan tersebut akan digunakan sebagai penunjang dalam mengorbitkan satelit milik Indonesia.

“Kapasitas roket buatan Lapan memang untuk keperluan sipil. Jadi kami fokus dalam membuat roket untuk mengorbitkan satelit,”tandasnya. Meski demikian, teknologi roket yang dibuat Lapan ini sudah bisa dikembangkan untuk membuat senjata pelindung alutsista. Jika Departemen Pertahanan (Dephan) mau mengadopsi teknologi yang dimiliki Lapan sebagai roket berhulu ledak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain.

Soewarto sendiri secara terbuka menerima jika Dephan ingin bekerja sama mengembangkan dalam pembuatan rudal balistik dengan jangkauan yang lebih jauh.Untuk saat ini,sesuai dengan tugasnya, Lapan hanya membuat roket untuk keperluan sipil.Teknologi roket yang dikembangkan Lapan, pada dasarnya merupakan dual use, di mana bisa dipakai untuk keperluan sipil maupun militer.

Namun, Lapan sendiri hanya mengembangkan roket untuk keperluan sipil karena sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, jika untuk keperluan militer diserahkan kepada Dephan. “Kami memang pernah bekerja sama membuat roket kaliber 122 untuk TNI AL, tapi kewenangan dari Lapan sejatinya bukan itu. Kami hanya mengembangkan roket pendorong untuk satelit.Untuk keperluan militer, biar Dephan yang bicara,”paparnya.

Jika saja Lapan dan Dephan bersinergi membuat rudal balistik memakai RX520, bukan tidak mustahil rudal tersebut mampu menjadi senjata yang takuti. Dengan daya jelajah mencapai 200 km,senjata balistik ini akan mampu melindungi pulau-pulau di Indonesia.Bahkan jika peluncuran di lakukan di Batam, bukan tidak mustahil bisa menembus hingga Malaysia dan Singapura. Ketua Pokja Pertahanan Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Indonesia memang sudah saatnya memiliki rudal berhulu ledak buatan sendiri.

Teknologi yang dimiliki Lapan, sudah bisa dipakai untuk membuat rudal balistik jarak menengah.“Indonesia harus mandiri. Dephan harus bekerja sama dengan Lapan membuat rudal berhulu ledak,”tuturnya. Tubagus mengatakan, keberhasilan Lapan menguji coba roketroketnya membuat Indonesia semakin ditakuti. Roket buatan Lapan tinggal dibekali hulu ledak di ujungnya dan menciptakan direksi untuk mengarahkan koordinat sasaran.

“Sebagai negara kepulauan,tentu dibutuhkan rudal yang mampu melindungi pulau-pulau tersebut dari serangan musuh,”lanjutnya. RoketbuatanLapanmerupakan teknologi hasil ciptaan ilmuwan Indonesia. Lapan bahkan menciptakan bahan bakar racikan ilmuwan Indonesia yang tak kalah dibanding buatan ilmuwan luar negeri. Bahan bakar racikan ilmuwan Lapan tersebut bahkan telah diuji coba di rudal exocet TNI yang tak terpakai. Hasilnya, kecepatan rudal menjadi 2 kali lipat dibanding kecepatan dengan menggunakan bahan bakar rudal asal Prancis.

Amunisi Kaliber Besar

Sementara itu, PT Pindad sudah menguasai teknologi untuk amunisi kaliber kecil.Tahuntahun mendatang, PT Pindad akan mengembangkan amunisi kaliber besar. Menurut juru bicara PT Pindad Timbul Sitompul, amunisi kaliber 20 mm dan kaliber 120 mm telah dilakukan pengembangannya pada tahun 2009 ini.Kemudian pada 2010, PT Pindad merencanakan akan memproduksi amunisi kaliber 105 mm.

Selanjutnya pada 2011, akan dikembangkan warhead dan rudal dengan mode proximity fuse. Proximity fuse menyebabkan kepala rudal akan meledak pada jarak yang telah ditentukan dari target. Teknologi proximity fuse ini menggunakan kombinasi dari satu atau beberapa sensor di antaranya radar, sonar aktif, infra merah, magnet, foto elektrik.Tidak hanya itu,PT Pindad juga merencanakan akan memproduksi rudal darat pada tahun 2012 mendatang.

sumber : http://beritahankam.blogspot.com/search?updated-max=2009-12-21T12%3A09%3A00%2B07%3A00&max-results=6

12 Negara Internet Tercepat Dunia (Indonesia Peringkat 138)

Tiap tahun jumlah pengguna internet di dunia meningkat pesat dan diiringin dengan perkembangan teknologi yang mendampinginnya (Baca: Daftar Jumlah Pengguna Internet Dunia 1995-2008.) Peningkatan ini terjadi karena internet memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, sains, informasi up to date, relasi (situs jejaring), hingga ekonomi, bisnis, politik dan religi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui Internet atau lebih dikenal e-commerce.

Besarnya pengaruh (sisi positif) internet membuat negara-negara maju berlomba memperbesar infrastruktur, jaringan dan teknologi internet. Bagi pemerintah bersama stakeholder (provider/operator) negara-negara maju, mereka telah memperbesar kecepatan internet hingga angka fantastis bila dibanding dengan negara seperti Indonesia. Adalah negara Korea Selatan yang menjadi negara dengan akses internet tercepat, yang disusul Jepang.

Berikut 12 Negara (Wilayah) dengan kecepatan Internet tertinggi

Rank	Negara	Kecepatan Akses
1	Korea Selatan	21,71 Mb/s
2	Jepang	16.00 Mb/s
3	Aland Island	15.02 Mb/s
4	Lithuania	13.44 Mb/s
5	Latvia	13.35 Mb/s
6	Swedia	13.26 Mb/s
7	Romania	12.85 Mb/s
8	Belanda	12.32 Mb/s
9	Bulgaria	12.02 Mb/s
10	Republik Moldova	10.00 Mb/s
11	Hong Kong (China)	9.52 Mb/s
12	Slovakia	8.92 Mb/s
–	–	–
28	Amerika Serikat	5.1 Mb/s (Update)
–	–	–
138	Indonesia	1.21 Mb/s

Sumber : Speedtest (Update 14 Okt 2009)

Tabel diatas menunjukkan kecepatan rata-rata akses internet yang berhasil diolah oleh speedtest.net. Dari kecepatan tersebut, maka waktu rata-rata untuk mengakses sebuah situs di Korea atau Jepang hanya dibutuh waktu hitungan detik. Hal yang berbeda dengan Indonesia, yang membutuh waktu beberapa detik hingga belasan bahkan puluhan detik.

Internet di Indonesia : Sudah Lemot, Mahal Pula

Kecepatan yang Lemot

Dari data kecepatan internet dunia, maka kecepatan internet di Indonesia termasuk yang cukup buruk dibanding dengan negara-negara dunia, bahkan di Asia. Dari sekitar 200-an negara + wilayah negara khusus (seperti Hongkong, Macau), Indonesia berada diposisi ke-138 dalam kategori kecepatan akses (khususnya download) internet. Kecepatan internet Indonesia jauh dibawah Korea Selatan, Jepang, Hongkong, China dan Singapura.

Ketika kecepatan akses internet di Jepang mencapai belasan hingga puluhan Mbps, kecepatan internet Indonesia hanya mencapai ratusan kbps saja. Angka kecil itupun kebanyakan diperoleh melalui fasilitas umum seperti warnet, cybercafe, hotspot, kampus atau kantor. Dan sejak ‘demam facebook’ menyerang Indonesia, fasilitas blackberry, iphone, atau ponsel internetan menjadi salah satu sarana pendongkrak aksesbilitas internet di Indonesia.

Sebagai perbandingan, saya akan tampilkan kecepatan akses internet di Indonesia dibanding Jepang. Data ini saya peroleh dari sharing rekan-rekan kaskuser Indonesia yang berada di Jepang.

Berikut adalah kecepatan internet di Jepang (rekan-rekan Kaskus’ers di Jepang).

Sampling Kecepatan Internet di Jepang

KKDI Corporation

NTT Communications

Chugoku Shikoku Internet

Softbank BB Corp

Bandingkan dengan kecepatan internet di Indonesia.

Internet Smart Paket Biasa

Telkom Speedy

Indosat 3G

Dari dua tabel di atas, kita tentu cukup ‘iri’ melihat kecepatan akses internet di Jepang. Dan mungkin…..orang Jepang juga cukup ‘iri’ dengan kesabaran orang Indonesia dalam mengakses internet. Lalu, apakah dengan kecepatan akses yang begitu di Jepang berimplikasi pada tingginya biaya internetan-nya?

Sudah Lemot, Mahal Pula

Para netter Indonesia saat ini dan mungkin beberapa tahun lagi masih cukup malang. Selain kecepatan yang cukup lemot, ternyata biaya layanan internet di Indonesia cukup mahal. Dengan kecepatan rata-rata 256 kbps, para pengguna internet Indonesia harus membayar sekitar Rp 150.000 per bulan (asumsi kuota internet unlimited). Ini berarti biaya akses internet Indonesia Rp 585.000/Mbps/bulan. Bagaimana dengan Jepang?

Dengan menikmati kecepatan rata-rata 15 Mbps, netter Jepang hanya merogoh sekitar 5000-6000 yen per bulan atau sekitar Rp 450.000 hingga Rp 550.000 per bulan. Angka ini sama dengan Rp 33.000/Mbps/bulan. Dari angka absolut saja, biaya internet Indonesia 17 kali lebih mahal dibanding Jepang. Ini belum dihitung daya beli masyarakat Jepang yang sangat tinggi.

Dengan memperhitung daya beli masyarakat Jepang dan income per capitanya terhadap Indonesia, maka perbandingan biaya internet terhadap layanan Indonesia memang sangat buruk. Dengan income per kapita 16 kali lebih besar daripada penduduk Indonesia, orang Jepang menikmati akses internet sekitar 1/250 lebih murah dengan Indonesia. Angka ini berasal dari hitungan kasar saya : Biaya per Mbps/bulan X perbandingan income perkapita (17×16=272, dan saya bulatkan 250 kali). Jadi, biaya internet Indonesia sekitar 250 kali lebih mahal dibanding Jepang.

Rakyat Harus Bicara dan Melek

Buruknya layanan internet di Indonesia harus disadari oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus melek informasi bahwa rakyat kita masih sangat sulit untuk mendapat informasi. Sudah sulit, mahal pula. Itulah informasi yang harus masyarakat tahu. Jika masyarakat tidak tahu, maka pemerintah + stakeholder akan ongkang-angking membiarkan masyarakat kesulitan akses internet. Sistem tarif internet kita saat ini, sama dengan kasus perbandingan tarif telekomunikasi 2004 vs 2009. Yang mana sebelum tahun 2006, tarif telekomunikasi kita sangat tinggi. Dengan prediksi yang sama, maka dalam waktu 3-5 tahun kedepan, tarif internet semestinya sudah turun hingga 90%.

Sistem monopoli (sudah berkurang), minimnya konten/server lokal (dalam negeri) merupakan dua faktor utama yang menyebabkan “lemot”-nya layanan internet kita. Faktor penyebab lain adalah jaringan back-bone di Indonesia yang masih terbatas. Khusus faktor ke-2 yakni konten/server lokal harus menjadi perhatian kita bersama. Mayoritas akses internet di Indonesia tertuju pada konten atau server-server yang berada di Amerika, dan ini menyebabkan bandwith kita banyak tersedot ke Amerika. Sedangkan harga bandwith itu sendiri cukuplah mahal. Hal ini hanya bisa kita tekan dan atasi dengan menggalakkan server lokal. Jadi, jika anda memiliki Website, Webblog, atau sejenisnya, sebaiknya memilih hosting yang servernya berada di Indonesia. Cara ini akan mempercepat akses internet kita, setidaknya mengurangi routine sistem internet yang jaring- berjaring.

Sedangkan faktor infrastruktur dari stakeholder dan regulasi dari pemerintah merupakan PR besar bagi pemerintah serta operator di Indonesia. Dan mestinya pemerintah kita tanggap melihat keterbelakangan internet di Indonesia. Dan bila sebagian rakyat Indonesia bisa menyadari bahwa layanan internet merupakan salah satu layanan utama (sama pentinganya dengan listrik, air atau BBM), maka rakyat bisa mendesak pemerintah memprioritas pembangunan ini. Hanya saja, sebagian besar masyarakat belum memiliki paradigma bahwa internet itu penting. Sebagian masyarakat kita masih memandang serta memanfaatkan internet sebatas buka facebook, chatting atau buka situs-situs porno. Lihat saja ini : 6 Situs Porno yang Paling Banyak diakses di Indonesia. Cukup prihatin… kontribusi perkembangan internet Indonesia terbesar bukan karena perkembangan akses informasi dan ilmu pengetahuan, namun karena akses facebook (+chatting) atau ‘3gp’.

sumber : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/10/13/12-negara-internet-tercepat-dunia-indonesia-peringkat-138/

Sudiharto dan Sukotjo Terima Anugerah HB IX

Yogyakarta (ANTARA News) - Dr Sudiharto dan Prof Sukotjo menerima Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX menandai peringatan Dies Natalis ke-60 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Penyerahan penghargaan kepada dosen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kehutanan UGM itu dilakukan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Rektor UGM Prof Sudjarwadi di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Sabtu malam.

"Sungguh tepat jika sidang tim Majelis Guru Besar UGM menetapkan Dr Sudiharto dan Prof Sukotjo sebagai penerima Anugerah HB IX yang memiliki nilai tinggi, karena pengabdian dan pencapaian prestasi mereka," kata Sultan Hamengku Buwono X.

Kedua tokoh itu, menurut dia telah menciptakan karya inovatif yang spektakuler dan berjasa luar biasa di bidang pengembangan teknologi medis untuk kemanusiaan dan pengembangan sistem silvikultur bagi pelestarian hutan.

Ia mengatakan di tengah gejala menipisnya rasa keadilan dalam sistem peradilan dan arogansi manajemen rumah sakit yang menjauhkan rasa empati terhadap kemanusiaan, penemuan alat terapi untuk penderita hidrosefalus oleh Dr Sudiharto pantas disyukuri.

"Alat terapi itu berhasil menyelamatkan sekitar 7.000 pasien dengan biaya yang sangat murah," kata Sultan yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Menurut dia, alat yang mampu mengurangi cairan otak hingga setengah dari volume awal itu disebut sistem pirau katup celah semilunar. Alat ini juga dapat dimanfaatkan untuk pasien stroke, trauma kepala akibat kecelakaan, tumor otak, dan radang otak atau meningitis yang mempunyai gejala sama.

"Harga alat tersebut antara Rp1,5 juta hingga Rp1,7 juta per unit, lebih murah jika dibandingkan dengan alat buatan luar negeri yang harganya mencapai Rp40 juta per unit. Meskipun harganya murah, alat ini dijamin aman penggunaannya," katanya.

Ia mengatakan selain Dr Sudiharto, Prof Sukotjo juga memiliki jasa yang besar bagi kemanusiaan. Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM itu berhasil menemukan teknik silvikultur intensif untuk melestarikan hutan.

"Silvikultur merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membentuk hutan dengan struktur dan komposisi yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, dapat mewujudkan hutan sehat, prospektif, dan lestari yang berfungsi optimal untuk mencukupi kebutuhan manusia," katanya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/1261236730/sudiharto-dan-sukotjo-terima-anugerah-hb-ix